Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia

Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia – Dalam tahun 1830 pemerintah Hindia Belanda mengangkat Gubernur Jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Johannes Van den Bosch, yang diserahi tugas utama untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang terhenti selama system pajak tanah berlangsung. Dalam membebankan Van den Bosch dengan tugas yang tak mudah ini, pemerintah Hindia Belanda secara khusus terdorong oleh keadaan yang parah dari keuangan negeri Belanda.

Hal ini disebabkan budget Pemerintahan Belanda dibebani hutang-hutang yang besar. Oleh karena masalah gawat ini tak bisa di tanggulangi oleh negeri Belanda sendiri, pemikiran timbul untuk mencari pemecahannya di koloni-koloninya di Asia, yaitu di Indonesia. Hasil dari pada pertimbangan-pertimbangan ini merupakan gagasan system tanam paksa yang di intruduksi oleh Van den Bosch sendiri.

2) Pengertian sistem tanam paksa

3) Politik etis

4) Makalah sistem tanam paksa

5) Latar belakang timbulnya sistem tanam paksa

6) Sistem sewa tanah

7) Ketentuan sistem tanam paksa

8) Pelaksanaan sistem tanam paksa

9) Latar belakang sistem tanam paksa

Pada dasarnya system tanam paksa ini, yang selama zaman belanda terkenal dengan nama cultuurstelsel, berarti pemulihan system eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib dan dengan memberikan mereka perangsang-perangsang positif, yaitu setelah mereka melunasi kewajiban pembayaran sewa tanah (land rent) maka mereka bisa memperoleh hasil bersih dari penjualan-penjualan hasil-hasil pertanian mereka sendiri. Kegagalan system pajak tanah meyakinkan Van den Bosch bahwa pemulihan system penyerahan wajib perlu sekali untuk memperoleh hasil tanaman dagang yang bisa di ekspor keluar negeri.

Lagi pula, pengalaman selama sistem pajak tanah berlaku telah memperlihatkan bahwa pemerintahan kolonial tak bisa menciptakan hubungan langsung dengan petani yang secara efektif bisa menjamin arus tanaman ekspor dalam jumlah yang dikehendaki tanpa mengadakan hubungan lebih dahulu pripara bupati-bupati dan kepala desa. Artinya ikatan-ikatan feodal dan tradisional yang berlaku didaerah pedesaan masih perlu dimafaatkan apabila hasil-hasil yang diharapkan ingin diperoleh.

Sistem tanam pakasa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagang untuk diekspor ke pasar dunia. Walaupun system eksploitasi VOC dan system tanam paksa terdapat persamaan, khususnya dalam hal penyerahan wajib, namun pengaruh system tanam paksa atas kehidupan desa di jawa jauh lebih dalam dan jauh lebih mengoncangkan dari pada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad.

Ciri utama dari system tanam paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch merupakan keharusan bagi rakyat di jawa untuk membayar pajak mereka dalam format barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka dan bukan dalam format uang seperti yang mereka lakukan selama system pajak tanah berlaku. Van deb bosch mengharapkan agar dengan pungutan-pungutan pajak dalam format natura ini tanaman dagang biasa dikirimkan ke Negara Belanda untuk di jual disana kepada pembeli-pembeli dari Amerika dan seluruh eropa dengan keuntungan yang besar bagi pemerintah dan pengusaha-pengusaha belanda.

Selama system pajak tanah masih berlaku antara 1810 dan 1830 penanaman dan penyerahan wajib telah di hapus terkecuali untuk daerah parahiangan di Jawa Barat. Di daerah ini rakyat Parahiyangan di wajibkan untuk menanam kopi, khususnya di daerah-daerah pengunungan yang masih kosong. Pajak yang mereka wajib bayar kepada pemerintahan kolonial merupakan dalam format kopi yang mereka hasilkan, Walaupun segala macam dalam format pajak lainya dibebaskan, Selain yang mereka seharusnya bayarkan secara tradisional kepada para bupati.

Dalam sistem tanam paksa azas yang di terapkan pada daerah parahiyangan ini direncanakan untuk di terapkan di seluruh pulau jawa. Khususnya diharapkan agar sistem penanaman paksa ini bisa meningkatkan produksi tanaman dagang di seluruh pulau jawa hingga tingkat yang di capai daerah parahiyangan, yaitu yang rata-rata bisa menghasilkan f.5 per satu rumah tangga.

Dalam salah satu prasaran yang telah ditulis Van den Bosch sebelum ia dikirim ke Indonesia, terdapat suatu perkiraan bahwa produksi tanaman ekspor bisa ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.5 hingga f.20 juta tiap-tiap tahun, apabila sistem tanam paksa yang di praktekkan di parahiyangan juga diintroduksi di daerah-daerah lainnya. Van den Bosch yakin paksaan yang dijalankan oleh VOC merupakan cara terbaik untuk memperoleh tanaman dagang untuk pasar eropa, karena ia menyaksikan bahwa perkebunan-perkebunan eropa yang memperkerjakan tanaga-tenaga yang bebas bisa bersaing dengan perkebunan-perkebunanan di pulau Jawa.

Di lain pihak Van den Bosch berkeyakinan bahwa penghapusan sistem pajak tanah dan penggantian sistem ini, dengan penyerahan wajib, juga akan menguntungkan para petani, karena dalam kenyataannya pajak tanah yang perlu dibayar oleh para petani sering mencapai jumlah sepertiga hingga separoh dari nilai hasil pertaniannya. apabila kewajiban pembayar pajak tanah ini digantikan dengan kewajiban untuk menyediakan sabagian dari waktu kerjanya untuk menanam tanaman dagang, misalnya 66 hari dalam setahun, maka kewajiban ini akan lebih ringan dari pada kewajiban membayar pajak tanah.

Pelaksanaan

Ketentuan-ketentuan pokokdari sistem tanam paksa tertera dalam Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834, no. 22 jadi beberapa tahun setelah sistem tanam paksa mulai dijalankan di pulau jawa, berbunyi sebagi berikut:

  1. Persetujuan-persetujuan akan diadaka dengan penduduk agar mereka menyediakan beberapa dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagang yang bisa dijual dipasaran Eropa.
  2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam tanaman dagang tak boleh melebihi pekerjaan yang di perlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian dari tanah yang di sediakan untuk menanam tanaman dagang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  5. Tanaman dagang yang dihasilkan ditanah-tanah yang disediakan, wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. apabila nilai hasil-hasil tanaman dagang yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang seharusnya dibayar rakyat, maka selisih positifnya seharusnya diserahkan kepada rakyat.
  6. Panen tanaman dagang yang gagal seharusnya dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya apabila kegagalan ini tak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
  7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, Walaupun pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan bagus dan tepat pada waktunya.
Di atas kertas ketentuan-ketentuan di atas memang kelihatan tak terlampau menekan rakyat, walaupun orang pada prinsipnya bisa mengajukan keberatan-keberatan mengenai unsure paksaan yang terdapat dalam sistem tanam paksa itu, Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia. Dalam praktek pelaksanaan sistem tanam paksa sering sekali jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok, sehingga rakyat banyak dirugikan, Selain mungkin ketentuan-ketentuan nomor 4 dan 7 hal yang demikian diatas.
Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia

Sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia/berpendidikan.com

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 maka tiap-tiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian beberapa dari tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagang seharusnya di dasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan.

Akan tetapi dalam kenyataan ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa didasarkan atas unsur paksaan. Jelaslah kiranya bahwa dalam hal ini pemerintah kolonial mengunakan atau lebih tepatnya menyalahgunakan, kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan beberapa dari tanah mereka untuk tujuan sistem tanam paksa.

Daftar Pustaka

Nugroho Notosusanto, Sejarah nasional Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka, 1993.

www.tanam-paksa.com