Sejarah Singkat Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Sejarah Singkat Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang layak dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). 

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada dikala-dikala kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan mesti pula menghadapi beragam tantangan, bagus dari dalam ataupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan bagus yang berdimensi politik ataupun dimensi militer. 

Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui “Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat:. Padahal tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang bisa mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang mempunyai organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi hal yang demikian. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah bisa dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

layak dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 disusun Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, disusun pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke wujud Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada jangka waktu 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan awam tahun 1955.

jangka waktu yang juga disebut jangka waktu Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh beragam pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 beberapa bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. 

Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) Mengerjakan pemberontakan di beberapa besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. seluruh pemberontakan itu bisa ditumpas oleh TNI bersama kekuatan bagian bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enampuluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan bisa mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal hal yang demikian menghadapi beragam tantangan, lebih-lebih dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta kepada pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia dikala itu dalam situasi yang amat kritis. Dalam ditelaah hal yang demikian TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya – Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap Mengerjakan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama merupakan mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga Mengerjakan integrasi eksternal dalam wujud kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan layak dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal kepada tiap-tiap wujud ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri kepada kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak kepada tiap-tiap wujud ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih kepada ditelaah keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI merupakan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan kepada keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. 

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia layak dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini layak dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan kepada pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI hingga dikala ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya layak dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal bisa mencapai target yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih bagus dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahkan, sejak tahun 1998 sebetulnya secara internal TNI telah Mengerjakan beragam perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

  1. Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI; 
  2. Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI; 
  3. Ketiga; pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal; keempat, penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/)/II/1999); 
  4. Kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I; 
  5. Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik; 
  6. Ketujuh; TNI tak lagi terlibat dalam Politik Praktis/day to day Politics; 
  7. Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan seluruh parpol yang ada; 

Selain itu sejak tahun 1998 internal TNI juga telah Mengerjakan beragam perubahan lain yaitu komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu; penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI); revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI; perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos. Perubahan lain yang juga bisa dilihat yaitu:

  1. perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster); 
  2. penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim; 
  3. likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI; 
  4. pemakaian akuntabilitas public kepada Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer; 
  5. likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI; 
  6. penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda; 
  7. penegasan calon KDH dari TNI sudah mesti pensiun sejak tahap penyaringan; 
  8. penghapusan Posko Kewaspadaan; 
  9. pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI; 
  10. likuidasi Organisasi Kaster TNI; 
  11. likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI layak SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005; 
  12. berlakunya doktrinTNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan “Catur Dharma Eka Karma (Cadek) layak Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007. 

Sebagai alat pertahanan negara, Sejarah Singkat Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.

DAFTAR PUSTAKA :

http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html

Seri Monumen sejarah T.N.I. Angkatan Darat, Volume 2, Dinas, 1978.

Cuplikan sejarah perjuangan TNI-Angkatan Darat, Diterbitkan bersama oleh Dinas Sejarah Militer dan Fa. Mahjuma, 1972.