Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) – Pengertian RMS. Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (ketika itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. 

Pemerintah RMS yang pertama dibawah pimpinan dari J.H. Manuhutu, Kepala Daerah Maluku dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Mr. dr. Chris Soumokil dibunuh secara illegal atas perintah Pemerintah Indonesia, maka disusun Pemerintah dalam pengasingan di Belanda dibawah pimpinan Ir. [Johan Alvarez Manusama], pemimpin kedua [drs. Frans Tutuhatunewa] turun pada tanggal 24 april 2009. Kini mr. John Wattilete yaitu pemimpin RMS pengasingan di Belanda.

Tagal serangan dan anneksasi illegal oleh tentara RI, maka Pemerintah RMS – diantaranya Mr. Dr. Soumokil, terpaksa mundur ke Pulau Seram dan memimpin guerilla di pedalaman Nusa Ina (pulau Seram). Ia ditangkap di Seram pada 2 Desember 1962, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer, dan dilaksanakan di Kepulauan Seribu, Jakarta, pada 12 April 1966.

Awal mula Kerusuhan RMS

Dalam bulan september 2011 Jendral Kivlan Zen purn. mengaku dalam wawancara dengan Global Post bahwa KERUSUHAN AMBON sebebnarnya REKAYASA dari para elit militer dan elit politik di Jakarta. perintah mereka kepada Jendrl Kivlan Zen itu untuk mendestabilisasi Maluku sescara politik dan ekonomis.Dalam skenario ini RMS dimempersalahkan dengan sengaja dan kambinghitamkan. Mereka memakai kalimat-kalimat seperti:

“Pada ketika Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan berbuat dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dijalankan dalam masa itu, walaupun hingga sekarang tak ada penjelasan resmi mengenai karena dan aktor dibalik kerusuhan Ambon.”,

Padahal Jendral Kivlan Zen sendiri sekarang mengaku secara terbuka bahwa itu seluruh permainan elit politik Jawa dan elit militer Jawa. RMS dan umat Kristen dengan sengaja dikambinghitamkan, Padahal tak bersalah.Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur Maluku menyampaikan sambutan. 

Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara meskipun sesungguhnya tak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini, namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi, disiksa dan dianiyaya. Dipukul babakbelur oleh DENSUS 88 atas perintah Presiden SBY sendiri. beberapa yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada ketika ini (30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki.

TAPOL yang terbanyak di Indonesia pada ketika ini terdapat di Maluku dan Papua. Hal ini menodah wajah NKRI sebagai demokrasi, karena di negara-negara demokratis lain-lain didunia orang tak dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara hanya tagal menaikkan lambang negara yang terlarang.

Dokumen Pemberontakan RMS di Maluku

Bahwa perjuangan kemerdekaan Maluku melalui proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) itu tak akan merugikan hak hidup bangsa manapun juga, termasuk pemerintah Belanda dan pemerintah RI… (Ketua Eksekutif “Missi Rakyat Maluku”, D Sahalessy dalam suratnya kepada BJ Habibie dan Jenderal Wiranto). Pernyataan di atas, merupakan materi surat resmi yang dikirim dari kantor ‘pemerintahan pengasingan RMS’ di De Klenckestraat 42, 9404 KW Assen-The Netherlands (telp 31592 352141), tertanggal 15 November 1998. Tembusan surat hal yang demikian dikirimkan pula kepada Komnas HAM di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Belanda di Den Haag, EIR-International di New York dan sejumlah instansi internasional terkait serta dewan mahasiswa di Indonesia.

Dokumen surat – yang diungkap pula oleh mantan Kastaf Kodam VIII/Trikora Jayapura, Brigjen TNI (Purn) Rustam Kastor ini, secara terang dan ‘jantan’ menyatakan keinginannya untuk pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, di awal suratnya, D Sahalessy menulis sbb:…Atas kewajiban kami selaku Ketua Pelaksana Missi Rakyat Maluku dan Pejuang Kemerdekaan yang mendambakan Kemerdekaan dan Kedaulatan Nusa dan Bangsa Maluku, kami hadapkan ‘Surat Pergembalaan’ ini kehadapan Bapak-bapak.

Demi ketergantungan hidup manusia kepada Tanah Airnya dan Masyarakat Adatnya masing-masing, maka Pancasila dan Undang-undang Dasar ’45, antara lain menegaskan bahwa “kemerdekaan yaitu hak tiap bangsa, maka tiap sistem penjajahan haruslah dihapuskan dari atas muka bumi, karena hal itu tak cocok dengan keadilan dan prikemanusiaan”. Atas pernyataan ini, kami anjurkan agar Bapak-bapak menggarisbawahi “kekeliruan-kekeliruan” yang dijalankan Pemerintah RI dan ABRI di Maluku di luar sampaipun di tanah air Jawa sejak Juni 1950 hingga detik ketika ini – Sejarah Republik Maluku Selatan (RMS).

Yang cukup menarik untuk dicermati, surat yang disampaikan kepada pemerintah RI – setahun sebelum terjadinya aksi pembantaian kepada umat Islam di Kota Ambon, Idul Fitri, 19 Januari 1999 – itu, juga mengajukan lima tuntutan yang mesti dipenuhi, yakni:

  1. Agar tindakan-tindakan eksploitasi dan Jawanisasi di Maluku dan lain-lain kepulauan di luar tanah Jawa dihentikan,
  2. Agar tulang-belulang dari putra-putri Maluku yang terbunuh selama invasi militer RI di Maluku (1950-1967) itu bisa dikumpulkan untuk dimakamkan dalam suatu Taman Makam Pahlawan,
  3. Agar tulang-belulang dari Mr. Doktor Christian Soumokil (Bapak Kebangsaan dan Pahlawan Keadilan Maluku) yang dibunuh secara rahasia oleh ABRI di pengasingan pada tanggal 12 April 1966 itu dapatlah dikumpulkan untuk dimakamkan di Maluku Tanah Air kami,
  4. Agar seluruh usaha menuntut kemerdekaan Maluku melalui konstitusi Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku janganlah ditindas atau dapatlah dibantu oleh ABRI,
  5. Agar tindakan-tindakan polarisasi yang dijalankan melalui intelek Maluku golongan aparatip yang memfrustasikan perjuangan kemerdekaan Maluku di dalam ataupun di luar negeri itu, dihentikan.

Selain surat hal yang demikian, bukti-bukti awal yang menunjukkan terjadinya pemberontakan RMS di Ambon-Maluku, juga bisa diketahui dari dokumen ‘bocoran’-nya – faksi lain di RMS — yang menamakan dirinya sebagai “Presidium Sementara RMS Ambon.”Pada tangal 14 November 1998, presidium hal yang demikian mengeluarkan “Surat Perintah Tugas” No. 01/PS.04.1/XI/98, yang ditandatangani oleh Ketua awam dan Sekretaris Jenderal Presidium, masing-masing bernama O. Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa. Isi surat tugas berupa perintah kepada D Pattiwaelappia (jabatan Ketua Komisi Bidang Komunikasi), A Pattiradjawane (Ketua Komisi Bidang Hukum) dan S. Saiya (Staf Komisi Bidang Komunikasi), untuk melaksanakan missi perjuangan RSM.

Kepada ketiga orang hal yang demikian, diberi tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Menjalankan upaya-upaya diplomasi dan pendekatan dengan warga masyarakat Maluku di perantauan dalam rangka konsolidasi kekuatan dan penggalangan persatuan,
  • Mengadakan koordinasi dengan tokoh-tokoh intelektual tertentu di kota atau daerah tujuan untuk membentuk perwakilan presidium atau pun organisasi perjuangan yang memungkinkan cocok dengan keadaan setempat,
  • Berusaha menghimpun dana secara sukarela dari warga setempat untuk menyokong kebutuhan pembiayaan program perjuangan,
  • Melaporkan hasil pekerjaan secara berkala guna keperluan pengendalian dan evaluasi.

Surat tugas juga menyebutkan daerah tujuan yakni Jakarta, Surabaya, dan kota-kota tertentu di Pulau Jawa. Juga, ditentukan soal keberangkatannya yakni mulai 16 November s.d. media Desember 1998.Bersamaan dengan keluarnya surat tugas, Presidium Sementara RMS di Ambon membuat pula surat pengantar bernomer 02/PS.05.1/XI/98, perihal “Permohonan Bantuan”, dilengkapi lampiran sebanyak sepuluh daftar. Isi surat dimulai dengan kalimat antara lain:Pertama-tama, terimalah salam kebangsaan dan pekik perjuangan kita “Mena Moeria”.

Dalam rangka itulah kami sungguh memerlukan support, bagus moral ataupun material terlebih dari Bapak/Ibu yang mempunyai kelebihan berkat Tuhan. Demikian dengan susah payah kami telah mengutus tiga orang teman ini, sambil mengharapkan uluran tangan Bapak/Ibu seluruh. Kami percaya bahwa seluruh saudara segandong di rantau tak akan hingga hati membiarkan kami berjalan sendirian karena ‘potong di kuku rasa di daging’. Semoga Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita seluruh dengan kelimpahan berkat Sorgawi. Amatooo…

Dari Ambon, Presidium Sementara Republik Maluku Selatan (RMS) — pada 14 November 1998 — mengeluarkan ‘Seruan’ yang ditujukan kepada warga Maluku di Belanda.Seruan yang ditandatangani oleh Ketua awam dan Sekjen Presidium Sementara RMS, masing-masing O Patarima, SH dan Drs. Ch. Patasiwa itu, dimulai dengan kalimat:

“Kepada Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, putra-putri Maluku yang sementara berdiam di negeri Belanda.”

Terimalah salam kebangsaan dan pekik perjuangan kita “Mena Moeria”,

Dengarlah seruan kami dari jauh, dari Maluku, Tanah Tumpah Darah Kita: ketika ini, rakyat Maluku di Tanah Air sudah tak sabar lagi untuk merdeka, Kebencian rakyat kepada Pemerintah Indonesia sudah mencapai puncaknya,

Untuk sementara, kami semestinya mengambil tanggungjawab memimpin dan mengarahkan perjuangan di Tanah Air agar supaya tak berjalan sendiri-sendiri, yang nanti bisa menyusahkan banyak orang,Kami betul-betul mengharapkan dukungan dan bantuan saudara-saudara dari negeri Belanda dalam menyokong perjuangan ini agar kiranya bisa berjalan lancar dan sukses dalam waktu yang tak terlalu lama,Sesungguhnya perjuangan ini yaitu tanggungjawab tiap anak Maluku, di mana pun berada. Karena itu, janganlah biarkan kami sendiri, Kami percaya bahwa nasib masa depan anak cucu kita ada di Tanah Air Maluku tercinta..

Bukti-bukti awal yang mengarah pada kesimpulan terjadinya gerakan pemberontakan RMS pada akhir tahun 1998, juga ditemui oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag. Dalam laporan khususnya yang disampaikan oleh Kantor Atase Pertahanan (Athan) KBRI Den Haag tertanggal 18 Desember 1998 — ditandatangani Athan KBRI, Kol. Laut (E) Ir. Wahyudi Widajanto, MSc — diungkapkan antara lain: Adanya informasi ihwal mulai tumbuhnya “embrio” kelompok RMS di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Selain itu, juga diungkap: Berita yang dimuat oleh Harian Belanda “Rotterdam Dagbland” (Selasa, 11 Januari 2000) yang intinya menyebutkan bahwa Pemerintah RMS di pengasingan mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan di daerah Maluku Selatan. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden RMS, F.LJ Tutuhatuwena. Dia mengatakan, bahwa upaya yang ditempuh yaitu dengan membentuk suatu struktur organisasi yang bisa mengambil alih kekuasaan dari Jakarta.

Diinformasikan pula bahwa ketika ini di Maluku telah berada beberapa puluh penganut dan simpatisan RMS yang diharapkan bisa merealisasikan cita-cita mereka. Skenario yang mereka inginkan yaitu pengambilalihan kekuasaan tanpa kekerasan dengan memanfaatkan krisis ekonomi dan politik di dalam negeri ketika ini.Untuk itu, telah disusun suatu kabinet bayangan dengan tugas menjaga agar kehidupan masyarakat Maluku terus berjalan normal apabila pemerintah di Jakarta jatuh. 

Tugas selanjutnya yaitu melucuti dan membubarkan tentara Indonesia yang masih berada di Maluku. Hingga kini bantuan dari masyarakat Maluku di Belanda yaitu bantuan nasihat dan keuangan, dan belum ada permintaan bantuan senjata dari Maluku, Sejarah Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Selanjutnya, pada 19 Desember 1998 yang akan datang di Barneveld, Belanda akan diselenggarakan pertemuan antara RMS dengan Badan Persatuan Maluku sebagai pendukung RMS dengan tujuan untuk membicarakan rencana kesibukan apa yang akan ditempuh selanjutnya.

Dalam kaitannya dengan SK Menkeh RI No. M. 01.iZ.01.02 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pembebasan Keharusan mempunyai Visa Bagi Wisatawan Asing, pihak Athan KBRI Den Haag menganalisisnya: sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh kelompok RMS untuk menyusupkan kaki tangannya – yang notabene mereka kemungkinan besar tak terdaftar sebagai anggota kelompok RMS ke Indonesia untuk berkunjung. Selanjutnya, mereka itu “menghilang” di tanah air dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan kita di tanah air. Orang-orang inilah yang kemungkinan besar merupakan pioner tumbuhnya kembali kelompok RMS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

· Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan(Edisi Revisi), UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

· Buku LKS Sejarah Kelas XII Semester I