Sejarah Operasi Trikora

Sejarah Operasi Trikora – Operasi Trikora, juga disebut Pembebasan Irian Barat, merupakan konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini merupakan merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.


Sejarah Operasi Trikora
Sejarah Operasi Trikora
A. Sejarah Operasi Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berjenis-jenis forum internasional. DalamKonferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat mempunyai hak merdeka layak dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain merupakan sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.

B. Perjuangan Melalui Diplomasi
1. Upaya Perundingan dengan Belanda
berdasarkan ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upacara pengakuan kedaulatan, wilayah Irian barat tak termasuk sebagai daerah RIS. Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berhubungan dengan Irian Barat tak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda.

Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga mempunyai program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. tiap kabinet mencoba Mengerjakan perundingan dengan Belanda. Perundingan itu misalnya pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap. Bahkan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Luns di Den Haag. Akan tetapiperundingan-perundingan itu tak berhasil mengembalikan Irian Barat.

2. Upaya Diplomasi melalui PBB
Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilaksanakan oleh Indonesia. Masalah Irian barat tiap tahun senantiasa diusulkan untuk dibahas dalam Sidang biasa PBB. hingga dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang biasa PBB.

C. Perjuangan Melalui Konfrontasi

1. Konfrontasi Ekonomi

Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang biasa PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi. Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan Mengerjakan rapat biasa di Jakarta. Rapat biasa itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.

Setelah itu terjadilah serentetatn pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berjenis-jenis perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan hal yang demikian semula dilaksanakan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, kemudian diatur dengan tata tertib Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi segala perusahaan Belanda di Indonesia.

Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:
1.   Perusahaan Perkebunan
2.   Netherlansche Handels Mattscapij
3.   Perusahaan Listrik
4.   Perusahaan Perminyakan
5.   Rumah Sakit (CBZ) manjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:
1.   Memindahkan pesar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)
2.   Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia
3.   Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia
4.   Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda

Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

2. Konfrontasi Politik
Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga Mengerjakan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama merupakan Zainal Abidin Syah. Selanjutnya disusun Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk bisa segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tak memberi dukungan kepada Belanda bila pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang biasa PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun.

3. Konfrontasi Militer

 Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia mempunyai angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.  Amerika Serikat tak mendorong penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan “menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat”. namun pada bulan April 1961, Robert Komer dan Mc George Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F.

Konfrontasi Militer
Kennedy akhirnya mendorong hal ini karena iklim Perang Dingin ketika itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tak mendapat dukungan AS. Indonesia membeli berjenis-jenis macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama layak dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari Tipe pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) air to surface Tipe AS-1 Kennel. Sementara dari Tipe pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan Tipe IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat Tipe Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat Tipe C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.

D. Tri Komando Rakyat (Trikora)

berjenis-jenis cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukan hasil yang nyata. Belanda makin bersikap keras dan tak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlans-Nieuw Gunea. Menghadapai kenyataan bahwa berjenis-jenis cara yang ditempuh belum berhasil maka Indonesia maningkatkan konfrontasi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan belanda.

Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.Untuk menghadapi konfrontasi, pemerintahan Mengerjakan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dengan Uni soviet. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dengan negara-negara lain. memperhatikan aksi Indonesia,Belanda tak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat.

Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan Mengerjakan langkah-langkah sebagai berikut :
a.    Membentuk Negara Boneka Papua dengan lagu dan bendera Papua.
b.    Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.
c.    Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat secara militer tampaknya tak mungkin dihindarkan.
Usaha-usaha Pemerintah Indonesia untuk mencari penyelesaian dimeja perundingan, bagus dalam ikatan Uni Indonesia-Belanda ataupun melalui PBB tak berhasil, karena Belanda ingin tetap menguasai Irian.


Setelah usaha-usaha secara damai itu gagal, Pemerintah mulai menempuh jalan konfrontasi. Dalam tahun 1957 disusun Fron Nasional pembebasan Irian Barat. Dalam tahun itu pula perusahaan-perusahaan milik Belanda diambil alih. sejak tahun 1960 hubungan diplomatik dengan Belanda diputuskan, pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno merencanakan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang ada pada pokoknya berisi seruan untuk membebaskan Irian. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang telah direncanakan, yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Berikut ini isi lengkap Trikora.

 isi lengkap Trikora
 isi lengkap Trikora


Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.
1)     Membentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru.
2)     Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar.

E. Operasi Militer dibawah Komando Mandala
Sebagai tindak lanjut program TRIKORA,Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang disusun pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Soeharto.Pusat dari Komanda Mandala berada di Ujung Pandang untuk melaksankan Trikora.
Tugas Komando Mandala merupakan sebgai berikut.
·           Menyelenggarakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat.
·           Menggunakan segenap kekuatan dalam lingkungan Republik Indonesia untuk membebaskan Irian Barat.

Untuk melaksanakan tugas itu, Komando Mandala Mengerjakan langkah-langkah berikut:
a.    Merencanakan,mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk membebaskan Irian Barat
b.    Mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat layak dengan taraf perjuangan di bidang diplomasi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di wilayah Provinsi Irian Barat bisa secara de facto diciptakan daerah bebas atau ada unsur kekuasaan /pemerintahan daerah Republik Indonesia.

Dalam rangka mempersiapkan operasi militer. Komando Mandala telah tahapan perjuangan.Pada bulan Maret hingga Agustus 1962 telah dimulai pendaratan pasukan ABRI dan sukarelawan dari laut & udara, dengan mendaratkan pasukan ditempatnya,misalnya:
a.    Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana
b.    Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan
c.    Operasi Naga di Merauke
d.    Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke

Pada tahapan persiapan dan infiltrasi telah terjadi insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962.Pada waktu itu kapal RI motor terpedo boat Macan Tutul yang sedang patroli diserang oleh Belanda.Terjadilah pertempuran akan tetapi kapal RI Macan Tutul terbakar dan tenggelam. Dalam insiden ini meninggalah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno
Gerakan infiltrasi terus dilaksanakan.Pasukan mulai mendarat dan menguasai beberapa daerah di Irian Barat. Berikut para sukarelawan dan sukarelawati. Bendera merah putih mulai dipancangkan di berjenis-jenis daerah.

Sebelum Komando Mandala Mengerjakan operasi sudah dilaksanakan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat dua buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat hal yang demikian merupakan milik Belanda Tipe Neptune dan Firefly. Waktu itu terlihat juga dua buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang di situ turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut yaitu Komodor Yos Sudarso. Dalam insiden di Laut Aru hal yang demikian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “ Kobarkan Semangat Pertempuran.”

Adapun operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam tiga fase, yakni sebagai berikut.
1)   Fase Infiltrasi (hingga akhir 1962)
Memasukkan 10 kompi ke sekitar target- target tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini mesti bisa mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat dalam perjuangan fisik untuk membebaskan wilayah hal yang demikian.
2)   Fase Eksploitasi (mulai awal 1963)
Mengadakan serangan terbuka kepada induk militer lawan, menduduki segala pos pertahanan musuh yang penting.
3)   Fase Konsolidasi (awal 1964)
Menegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Selanjutnya antara bulan Maret hingga Agustus 1962 Komando Mandala Mengerjakan operasi-operasi pendaratan bagus melalui laut ataupun udara. Beberapa operasi hal yang demikian merupakan Operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana. Operasi Srigala di sekitar Sorong dan Teminabuan, Operasi Naga di Merauke, serta Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke. Selain itu juga direncanakan serangan terbuka merebut Irian Barat dengan Operasi Jayawijaya.

E. Konflik Bersenjata
Soekarno membentuk Komando Mandala, dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas komando Mandala merupakan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Hr. Ms. Karel Doorman ke Papua bagian barat. Angkatan Laut Belanda (Koninklijke Marine) menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Papua bagian barat, dan hingga tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Papua Barat terdiri dari:
§  Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda)
§  Korps Mariniers
§  Marine Luchtvaartdienst

Keadaan ini berubah sejak tahun 1958, di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht (Angkatan Darat Belanda) dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, batalyon infantri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infantri Oranje Gelderland yang terdiri dari 3 batalyon yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana dan Teminabuan.

F. Operasi-operasi Indonesia

Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Papua bagian barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, namun misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan.
Hampir segala kekuatan yang dilibatkan dalam Operasi Trikora sama sekali belum siap, bahkan segala kekuatan udara masih tetap di PulauJawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu Mengerjakan penyusupan sukarelawan, dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Papua bagian barat, dan juga meminta bantuan TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI AL.

Misi itu sungguh-sungguh rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI AU yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini hakekatnya tidaklah rumit, TNI AU hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules, hal lainnya tak menjadi tanggung jawab TNI AU.
Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil yang tertata dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP Brimob ini digelar di kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Papua bagian barat. Sementara itu Resimen Pelopor (unit parakomando Brimob) yang dipimpin Inspektur Tingkat I Anton Soedjarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Papua bagian barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Papua bagian barat Mengerjakan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda.

Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letfuan. Pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun, pada tanggal 18 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Soekarno bahwa karena tak ada perlindungan dari TNI AU, sebuah operasi menjadi gagal.

1. Pertempuran Laut Aru

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaituKRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimauyang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 4°49′ LS dan 135°02′ BT. Menjelang pukul 21:00 WIT, Kolonel Mursyid memperhatikan tanda di radarbahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang stop. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat Tipe Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.
Pertempuran Laut Aru

Pertempuran Laut Aru

Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tak mengenai target. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal,“Kobarkan semangat pertempuran”.

2. Operasi Penerjunan Penerbang Indonesia

Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Mayjen Soeharto Mengerjakan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan hal yang demikian menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilaksanakan pada malam hari. Penerjunan itu pada mulanya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu bisa dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk Mengerjakan penerjunan. ketika persiapan keberangkatan, komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenal teman, dan lokasi spot kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03:30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.

Dalam waktu tak lebih dari 1 menit, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tak bisa dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda.
TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi hal yang demikian.

G. Akhir Dari Konflik
Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konfik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang mulanya mendorong kemerdekaan Papua, juga mengubah pendiriannya, dan mendorong penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.

1. Rencana Bunker
memperhatikan pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika Serikat mulai menekan Belanda agar mau berunding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulka pokok-pokok penyelesaian masalah Irian Barat secara damai. Pokok-pokok usulan Bunker itu, antara lain berisi sebagai berikut.
a.    Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan PBB, yakni UNTEA(United Nations Temporary Executive Authority)
b.    Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menentukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.
c.    Pelaksanaan penyelesaian masalah Irian Barat akan selesai dalam jangka waktu dua tahun
d.    Guna menghindari bentrokan fisik antara pihak yang bersengketa, diadakan peralihan di bawah pengwasan PBB selama satu tahun

Pokok hal yang demikian diketahui dengan Rencana Bunker. Berdasarkan Rencana hal yang demikian maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang diketahui dengan Persetujuan New York.

2. Persetujuan New York
Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York merupakan:
§  Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
§  Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
§  Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
§  UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.
§  Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
1.    Musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat
2.    Penetapan tanggal penentuan pendapat
3.    Perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
§  tetap bergabung dengan Indonesia; atau
§  memisahkan diri dari Indonesia
4.    Hak segala penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan layak dengan standar internasional
§  Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.
Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru, dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai “daerah karantina”. Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia Mengerjakan berjenis-jenis tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. berdasarkan Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga mempunyai tentara dan telah Mengerjakan berjenis-jenis tindakan kekerasan.

Setelah perundingan di New York,datanglah pemerintah untuk tembak-menembak antara kedua pihak.Dengan demikian Operasi Jayawijwya batal dilancarkan. Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian baratkepada UNTEA. Pada tanggal 1 mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan damikian, Berakhiralah kekuasaan Belanda di Indonesia.Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia

3. Penentuan Pendapat Rakyat

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. berdasarkan anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA merupakan Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berjenis-jenis pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendorong hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya.

4. Setelah Penggabungan

Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:
1.     Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
2.     Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
3.     Penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia merupakan tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
4.     Penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia merupakan kehendak rakyat Papua

Hal ini diajarkan di sekolah dan ditulis dalam buku teks sejarah nasional.
Setelah Jendral Soeharto menjadi Presiden Indonesia, Freeport Sulphur merupakan perusahaan asing pertama yang diberi izin tambang dengan jangka waktu 30 tahun mulai dari tahun 1981 (walaupun tambang ini telah beroperasi sejak tahun1972), dan kontrak ini diperpanjang pada tahun 1991 hingga tahun 2041. Setelah pembukaan tambang Grasberg pada tahun 1988, tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia. Penduduk setempat dengan bantuan Organisasi Papua Merdeka memprotes berjenis-jenis tindakan pencemaran lingkungan hidup dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan Freeport dan pemerintah Indonesia dengan berjenis-jenis cara, termasuk peledakan pipa gas dan penculikan beberapa pegawai Freeport dari Eropa dan Indonesia pada tahun 1996. Dalam kejadian ini, 2 tawanan dibunuh dan sisanya dibebaskan.


Pada tahun 1980-an, Indonesia memulai gerakan transmigrasi, di mana puluhan ribu orang dari pulau Jawa dan Sumatera dipindahkan ke provinsi Irian Jaya dalam jangka waktu 10 tahun. Penentang program ini mencurigai usaha Indonesia untuk mendominasi provinsi Irian Jaya dengan cara memasukkan pengaruh pemerintah pusat. Pada tahun 2000, presiden Abdurrahman Wahid memberi otonomi khusus kepada provinsi Papua untuk meredam usaha separatis. Provinsi ini kemudian dibagi dua menjadi provinsi: Papua dan Irian Jaya Barat(sekarang Papua Barat) melalui perintah Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001.