Sejarah Bank Indonesia (BI)

Sejarah Bank Indonesia (BI)Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral merupakan lembaga yang benar-benar vital dalam kehidupan perekonomian nasional karena kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh BI akan mempunyai akibat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. BI, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, telah lebih dari setengah abad melayani kepentingan bangsa. Namun, masih banyak masyarakat yang tak mengenal BI, apalagi memahami kebijakan-kebijakan yang pernah diambilnya, sehingga seringkali terjadi salah persepsi masyarakat kepada BI. Masyarakat sering memberikan penilaian negatif kepada BI karena tak cukup tersedianya data atau informasi yang lengkap dan akurat yang bisa diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan tiap-tiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pihak luar tak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam wujud apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus hal yang demikian dibutuhkan agar Bank Indonesia bisa melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.


Sejarah Bank Indonesia (BI)
Sejarah Bank Indonesia (BI)

A. Peranan Bank Sentral
Bank sentral merupakan lembaga yang mempunyai peranan strategis bagus dalam perekonomian domestik suatu Negara ataupun dalam kaitannya dengan perekonomian manca Negara. Umumnya Bank Sentral diberikan mandat berupa tanggung jawab merumuskan dan menjalankan kebijakan moneter. Di Indonesia fungsi bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, BI diberikan mandate untuk mewujudkan stabilitas harga.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tak akan banyak artinya dalam menyokong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kebijakan moneter mempunyai akibat yang signifikan kepada stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tak bisa berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.

Pertanyaannya, bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan? Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu ialah:

Pertama, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter mempunyai akibat langsung kepada bermacam aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penggunaan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah mengaplikasikan suatu kebijakan yang disebut inflation targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia mempunyai peran vital dalam menciptakan daya kerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan daya kerja lembaga perbankan seperti itu dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan mempunyai pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh karena itu, kegagalan di sektor ini bisa menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan hal yang demikian, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law enforcement) wajib dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang mengaplikasikan disiplin pasar, mempunyai stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan kepada sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan hal yang demikian bisa menimbulkan risiko yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan mengaplikasikan sistem pembayaran yang bersifat real time atau diketahui dengan nama sistem RTGS (Real Time Gross Settlement) yang bisa lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia bisa mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia bisa memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia bisa mengembangkan instrumen dan indicator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan hal yang demikian, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia mempunyai fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada dianalisa normal ataupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada dianalisa normal, fungsi LoLR bisa diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih mempunyai kesanggupan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia wajib menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat wajib diterapkan dalam penyediaan likuiditas hal yang demikian.

B. Sejarah Bank Sentral
jikalau dilihat dari sejarah berdirinya, keberadaan bank sentral dimulai dengan berdirinya Bank Sentral Swedia (The Riskbank of Sweden) yang beroperasi pada tahun 1668 dan diikuti oleh berdirinya Bank Sentral Inggris (The Bank Of England) yang beroperasi pada tahun 1694. Hingga tahun 1990-an sudah ada 173 Bank Sentral. 

Sejarah bank sentral juga tak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara biasa, dan mulai ditemukannya Cara perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian dan perdagangan suatu negara. Dimana pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan ialah memang berupa uang yang memang mempunyai nilai intrinsik yang sama kepada material yang terbuat dari uang hal yang demikian. Biasanya berupa uang logam (emas, perak, perunggu, dll) yang mempunyai nilai intrinsik yang sama kepada nilai dari uang logam hal yang demikian. Artinya jikalau uang logam emas seberat 1 gram bernilai 1000 misalnya, pada ketika itu memang karena emas dengan dianalisa 1 gr hal yang demikian ketika diperdagangkan/dipertukarkan dimana-mana nilainya ialah 1000. Alat tukar dengan uang logam seperti ini sudah lebih maju diperbandingkan dengan dianalisa sebelumnya dimana perdagangan dilaksanakan dengan alat tukar yang belum bisa diterima oleh banyak kalangan atau bahkan sistem barter langsung kepada barang yang diperdagangkan dimana ini menjadi cikal-bakal dimulainya perdagangan dalam sejarah peradaban manusia.

Seiring dengan waktu dan terus berkembangnya perdagangan dan perekonomian, alat tukar berupa uang logam hal yang demikian mulai menjadi keterbatasan karena memang ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk mencetak Variasi uang seperti itu, dan ini menghambat potensi untuk berkembang lebih besarnya lagi perekonomian suatu negara sementara Variasi-Variasi produk baru dan wujud industri baru benar-benar potensial untuk timbul namun amat disayangkan jikalau kegiatan perdagangan dan perekonomian secara biasa wajib terhambat karena mengikuti kesanggupan ketersediaan uang berupa logam yang benar-benar terbatas hal yang demikian.

Untuk itulah kemudian diketahui sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan melalui sistem penjaminan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh suatu badan penjamin sekaligus penyimpan yang disebut bank, dimana uang kertas yang dikeluarkan oleh bank hal yang demikian dijamin mempunyai nilai yang sama atau dijanjikan akan mempunyai nilai beberapa kali lebih besar kepada emas atau uang logam yang di simpan oleh nasabah/masyarakat pada waktu mendatang atau pada masa yang ditentukan. Pada praktik dan perkembangannya masing-masing, bank-bank yang pada ketika itu membuat aturannya sendiri-sendiri dan Variasi-Variasi jaminan/uang kertasnya masing-masing yang benar-benar potensial merugikan masyarakat karena belum dikelola negara untuk memastikan tak adanya penyimpangan atau aturan yang tak adil. Dimana pada suatu ketika seorang nasabah berniat untuk mengambil kembali emas atau uang logam yang disimpan pada bank hal yang demikian dengan cara menukar kembali uang kertas yang dia bisa dari bank hal yang demikian ternyata wajib kecewa karena uang logam yang dia terima lebih sedikit dari yang dijanjikan atau bahkan lebih kecil dari jumlah yang sama dari yang pernah ia simpan ke bank hal yang demikian. Pada masa itulah mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah model-model fraud dan rekayasa dalam sektor industriyang baru ini, yaitu sektor keuangan.

Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan dengan tujuan untuk memastikan adanya satu Variasi mata uang kertas yang sama dan berlaku di suatu negara hal yang demikian agar mempunyai nilai yang stabil dan bisa dipercaya karena dijamin oleh negara (dengan cara mulanya negara menjamin uang kertas hal yang demikian dengan sejumlah emas deposit atau logam berharga lainnya yang dicadangkan tiap-tiap mencetak nominal uang hal yang demikian, namun belakangan tak lagi dan jaminannya hanya atas nama negara saja atau sejumlah kecil emas) dan bisa dipergunakan terus menerus oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekenomiannya di negara hal yang demikian. Dan dengan kewenangannya bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar hal yang demikian agar bisa menggerakkan roda perekonomian dengan keseimbangan yang tepat antara sirkulasi jumlah uang dan barang, dan bisa terus saling mengembangkan, dengan cara tak hingga menyebabkan kelebihan jumlah likuiditas/uang yang beredar dalam perekonomian negara hal yang demikian yang bisa menyebabkan inflasi (naiknya harga-harga atau turunnya nilai uang), dan juga sebaliknya jangan hingga terjadi kekurangan likuiditas yang bisa menyebabkan perekonomian sulit bergerak apalagi untuk berkembang.

Pada mulanya Bank Sentral dinamakan Bank sirkulasi (bank of issue) yang bertugas mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkan kepada emas atau perak atau keduanya. Dalam perkembangannya bank sirkulasi menjalankan fungsi mengawasi dan mengatur perbankan, mengendalikan dan mengendalikan jumlah uang beredar dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.


C. Sejarah Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertingkah sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainya serta Menjalankan kegiatan bank biasa. Pemerintah Belanda memberikan hak oktrooi kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang Menjalankan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, cocok dengan UU No.23/1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan tata tertib Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan kepada Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia.

1. Kelembagaan BI

a.Status dan Kedudukan BI 
Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus hal yang demikian dibutuhkan agar BI bisa melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang bagus dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI tiap-tiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang tiap-tiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang kepada barang dan jasa, serta kestabilan kepada mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah kepada mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas target yang wajib dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan bisa diukur dengan mudah.

Tiga Pilar Utama
Untuk mencapai tujuan hal yang demikian Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini ialah:
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
  • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta
  • Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.
c. Pengaturan dan Pengawasan Bank
Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan tata tertib, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi kepada bank cocok dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

berhubungan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga bisa memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia Menjalankan pengawasan langsung ataupun tak langsung. Pengawasan langsung dilaksanakan bagus dalam wujud pemeriksaan secara berkala ataupun sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Pengawasan tak langsung dilaksanakan melalui penelitian, analitik dan evaluasi kepada laporan yang disampaikan oleh bank.

Upaya Restrukturisasi Perbankan
Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankanyang komprehensif. Langkah ini mutlak dibutuhkan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, disamping sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter.

Restrukturisasi perbankan hal yang demikian dilaksanakan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program restrukturisasi kredit, penyempurnaan ketentuan perbankan, dan peningkatan fungsi pengawasan bank. Selain itu bank Indonesia mempunyi tugas Menjalankan neraca pembayran.

D. Peran BI Pasca Terbentuknya OJK
Tugas BI setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) relatif berkurang karena tugas BI yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan perbankan, khususnya microprudential sudah diserahkan ke OJK sejak tanggal 1 Januari 2014. Meskipuan demikian, BI tetap mengawasi perbankan dari sisi makroprudential (stabilitas sistem keuangan), oleh karena itu BI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di bidang keuangan (sistem keuangan), maka sifat pelaksanaan tugas BI bisa diklasifikasikan berdasarkan pendekatan makroprudesial dan mikroprudential

1. Makaroprudensial 
Dalam bidang ini Bank Sentral (BI) melaksanakan asesmen dan uapaya-upaya untuk menjaga kestabilan harga (price stability) dan menjaga stabilitas sistem keuangan pada umumnya.

2. Dalam bidang ini Bank sentral (BI) Menjalankan asesmen kepada lembaga keuangan yang menjadi kewajiban bank sentral sebagai Superviso atau pengawas.

Tugas BI pasca terbentuknya OJK ialah sebagai berikut
  1. Merumuskan dan mengaplikasikan kebijakan moneter
  2. Mengatur kelancaran sistem pembayaran 
  3. Stabilitas sistem keuangan
Demikianlah materi tentang Sejarah Bank Indonesia (BI) yang sempat kami berikan dan jangan lupa juga untuk menyimak materi seputar Sejarah Uang dan Bank yang telah kami posting sebelumnya. semoga materi yang kami berikan bisa membantu menambah wawasan anda semikian dan terimah kasih.
Jangan Lupa Tinggalkan Komentar…!!!